Posts filed under ‘adminstrasi negara’

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC) I 3 – 14 DECEMBER 2007

di susun oleh
wahyu dwi prasetyo
1120040009

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
Konferensi Perubahan Iklim PBB Bali 3 – 14 Desember 2007

ALatar Belakang Konferensi
Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007 diselenggarakan di Bali International Convention Center (BICC), Hotel The Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Indonesia mulai tanggal 3 Desember-14 Desember 2007 untuk membahas dampak pemanasan global. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan untuk mendiskusikan persiapan negara-negara di dunia untuk mengurangi efek gas rumah kaca setelah Protokol Kyoto kadaluarsa pada tahun 2012.
Konferensi yang diadakan oleh badan PBB United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ini merupakan kali ke-13 dan diikuti oleh sekitar sembilan ribu peserta dari 186 negara. Selain itu ada sekitar tiga ratus LSM internasional yang terlibat. Konferensi internasional ini diliput oleh lebih dari tiga ratus media internasional dengan jumlah wartawan lebih dari seribu orang.
Konferensi ini digelar sebagai upaya lanjutan untuk menemukan solusi pengurangan efek gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Selain itu, pembicaraan juga akan membahas mengenai cara membantu negara-negara miskin dalam mengatasi pemanasan dunia.
Konferensi kali ini mendapat tekanan untuk segera dapat mencari persetujuan global baru untuk memotong tingkat gas rumah kaca yang terus bertambah. Saat ini dari negara-negara maju emiten karbon utama dunia yang menolak menjadi bagian dari Protokol Kyoto, hanya Australia dan AS yang menolak menandatangani Protokol Kyoto, namun dalam konferensi kali ini, delegasi Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang baru, Kevin Rudd, berjanji untuk meratifikasi Protokol Kyoto, yang akan menjadikan AS sebagai negara maju tunggal yang menolak ratifikasi tersebut.
Dalam diskusi konferensi, ada dua pihak yang menentukan yakni penghasil emisi dan penyerap emisi. Permasalahan yang sedang ditengahi adalah memberi nilai pada karbon. Selama ini pembangkit listrik tenaga batu bara dinilai lebih murah dibanding pembangkit listrik tenaga geothermal, karena karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga batu bara tidak dihitung sebagai biaya yang harus ditanggung. Sementara untuk para pemilik lahan (hutan) yang menjadi penyerap karbon akibatnya harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lahannya. Maka diperlukan pendapatan bagi pemilik lahan untuk memelihara lahannya. Pemilik lahan biasanya negara-negara berkembang, sedangkan penghasil karbon adalah negara-negara industri maju. Jadi negara-negara berkembang bisa memelihara hutannya dengan kompensasi dari negara-negara maju, sehingga semua pihak bertanggung jawab untuk pengelolaan karbon di bumi. Inilah logika berpikir dibelakang kebijakan REDD, deforestation dan CDM.
BJalannya Konferensi
Pembukaan konferensi dilakukan oleh Presiden Organisasi Pelaksana UNFCCC Konferensi Para Pihak/KPP-12 (bahasa Inggris: Conference of Party/COP) David Mwiraria dari Kenya dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Presiden KPP-13.
Pada acara pembukaan di Ruang Plenary yang dihadiri 1172 utusan dari 180 negara tersebut, Rachmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, terpilih sebagai Presiden COP-13, menggantikan Presiden COP sebelumnya, David Mwiraria dari Kenya. Acara pembukaan diisi dengan penayangan rekaman video hari raya Nyepi di Bali yang disampaikan oleh Gubernur Bali Dewa Made Beratha yang menyebutkan bahwa perayaan Nyepi dapat mengurangi emisi 20 ribu ton karbon dioksida (CO2) dalam sehari.
Kemudian klimaks acara pembukaan adalah artis duta lingkungan Indonesia, Nugie, yang membawakan lagu Dunia Berbagilah yang menyerukan agar umat manusia sedunia untuk mencintai lingkungan.
Usai upacara pembukaan, peserta menjalani agenda hari pertama, yakni pembagian komisi sidang konferensi. Beberapa agenda yang dibahas dalam komisi adalah upaya penghijauan kembali hutan oleh negara-negara berkembang, dampak efek rumah kaca, dan amandemen sejumlah artikel dalam Protokol Kyoto.
Delegasi Australia secara tegas menyatakan bergabung dengan Protokol Kyoto. Ini artinya pemerintahan negeri Kanguru di bawah kepemimpinan Kevin Rudd, secara resmi meratifikasi Protokol Kyoto. Sikap Australia ini disampaikan secara resmi dalam pemandangan umum hari pertama konferensi. Secara kongkrit sikap Australia ini akan diteken PM Kevin Rudd, dalam pertemuan tingkat kepala negara tanggal 10-14 Desember.
Setidaknya banyak delegasi dari berbagai penjuru dunia penasaran bagaimana dalam sehari semalam (24 jam) tanpa aktivitas. Misalnya, bagaimana dunia ini berhenti tanpa aktivitas. Dalam benaknya pula para delegasi menanyakan konsep yang ditawarkan Bali cukup menarik.
Karena itu, ratusan peserta dari kalangan Non Government Organitation (NGO), langsung bergeser ke sidang Acara Penunjang yang dihelat di ruang Biofuel.
Mereka dengan serius mendengarkan konsep yang telah dimiliki Bali yang secara faktual mampu mengurangi emisi CO2 sedikitkan 20 ribu ton dalam sehari.
Pengurangan itu dapat diukur karena dalam sehari itu pula Bali berhenti dari segala aktivitas. Baik kendaraan bermotor, penerbangan, dapur dan industri terhenti total.
CPemanasan Global
Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut dan daratan Bumi. Temperatur rata-rata global pada permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa, “sebagian besar peningkatan temperatur rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia”[1] melalui efek rumah kaca. Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC tersebut.
Model iklim yang dijadikan acuan oleh projek IPCC menunjukkan temperatur permukaan global akan meningkat 1.1 hingga 6.4 °C (2.0 hingga 11.5 °F) antara tahun 1990 dan 2100.[1] Adanya beberapa hasil yang berbeda diakibatkan oleh penggunaan skenario-skenario berbeda pula dari emisi gas-gas rumah kaca di masa mendatang juga akibat model-model dengan sensitivitas iklim yang berbeda pula. Walaupun sebagian besar penelitian memfokuskan diri pada periode hingga 2100, pemanasan dan kenaikan muka air laut diperkirakan akan terus berlanjut selama lebih dari seribu tahun jika tingkat emisi gas rumah kaca telah stabil.[1] Ini mencerminkan besarnya kapasitas panas dari lautan.
Meningkatnya temperatur global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya muka air laut, meningkatnya intensitas kejadian cuaca yang ekstrim,[2] serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser dan punahnya berbagai jenis hewan.
Beberapa hal-hal yang masih diragukan para ilmuan adalah mengenai jumlah pemanasan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, dan bagaimana pemanasan serta perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan politik dan publik di dunia mengenai apa, jika ada, tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi atau membalikkan pemanasan lebih lanjut atau untuk beradaptasi terhadap konsekwensi-konsekwensi yang ada. Sebagian besar pemerintahan negara-negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto, yang mengarah pada pengurangan emisi gas-gas rumah kaca.
(lebih…)

18 September 2008 at 5:43 AM Tinggalkan komentar

Pro dan Kontra dalam Kenaikan BBM

oleh
wahyu dwi prasetyo
1120040009

A.Pandangan Pemerintah dalam kenaikan BBM
SETUJU subsidi BBM dikurangi dengan menaikkan harga minyak bumi. Hal ini dikarenakan harga minyak dunia yang melambung tinggi, permintaan kebutuhan minyak bumi yang semakin meningkat dipasar Internasional alasan lain ialah subsidi lebih banyak dinikmati oleh orang kaya, selisih harga BBM domestik dengan negara tetangga terlalu tinggi. Kebijakan ini dilakukan untuk menyelamatkan APBN yang sesuai dengan keputusan dalam UU APBN-P 2008 Pasal 14 ayat 2 dalam hal yang terjadi perubahan harga minyak bumi yang sangat signifikan dibandingkan asumsi harga minyak bumi yang ditetapkan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan dibidang subsidi BBM dan atau langkah-langkah lainnya untuk mengamankan APBN 2008.
Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ialah meningkatkan lifting (produksi) minyak dari 916 kiloliter menjadi 927 kiloliter, penghematan belanja departemen sebesar Rp 30,3 Ttilyun, mengoptimalkan penerimaan Non-migas menjadi Rp 20 Trilyun, penghematan dan efisiensi pertamina Rp 7 Trilyun, Penghematan biaya PLN Rp 5 Trilyun, penghematan energi dikantor-kantor pemerintahan, pembentukan Tim Nasional Penghematan Energi.
Dalam pengurangan subsidi BBM ini pemerintah mempunyai program sistematis dan simultan untuk masyarakat miskin yaitu :
1.Bantuan Perlindungan Sosial Rumah Tangga Miskin
a)Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rp 19,1 juta rumah tangga sasaran.
b)Program Keluarga Harapan (PKH).
c)Beras untuk keluarga miskin (Raskin) senilai Rp 4,2 Trilyun.
d)Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
e)Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
f)Bantuan sosial korban bencana, penyandang cacat dan lansia.
2.Pemberdayaan Masyarakat
a)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Mencakup 3.999 kecamatan, 36.417 desa pada tahun 2008 sebesar Rp 3 Milyar per kecamatan, disediakan anggaran Rp 13,2 Trilyun.
Pada tahun 2009 akan ditingkatkan menjadi 5.720 kecamatan, 73.000 desa.
3.Penguatan Usaha Mikro Kecil (UMK)
a)Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibawah Rp 5 juta tanpa agunan, telah tersalurkan Rp 5 Trilyun kepada 400 ribu nasabah.
b)Penambahan alokasi dana KUR pada tahun 2009 sebesar Rp 1 Trilyun.
(lebih…)

18 September 2008 at 5:31 AM Tinggalkan komentar

Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran

Oleh :
Wahyu Dwi Prasetyo
1120040009

A.Latar Belakang
Salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks.

Fenomena itulah yang menjadi keprihatinan Pakar Pendidikan Jatim Daniel M. Rosyid dan Ketua Departemen Ekonomi Syariah Universitas Airlangga Sri Kusreni yang menyatakan pengangguran di Indonesia pada tahun 2008 ini sudah mencapai 12 juta jiwa. (Jawa Pos:27/03/2008).

Memang masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan karena faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi.

Hal ini akibat dari krisis finansial yang memporak-porandakan perkonomian nasional, banyak para pengusaha yang bangkrut karena dililit hutang bank atau hutang ke rekan bisnis. Begitu banyak pekerja atau buruh pabrik yang terpaksa di-PHK oleh perusahaan di mana tempat ia bekerja dalam rangka pengurangan besarnya biaya yang dipakai untuk membayar gaji para pekerjanya. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya ledakan pengangguran yakni pelonjakan angka pengangguran dalam waktu yang relatif singkat.

Awal ledakan pengangguran sebenarnya bisa diketahui sejak sekitar tahun 1997 akhir atau 1998 awal. Ketika terjadi krisis moneter yang hebat melanda Asia khususnya Asia Tenggara mendorong terciptanya likuiditas ketat sebagai reaksi terhadap gejolak moneter di Indonesia, kebijakan likuidasi atas 16 bank akhir November 1997 saja sudah bisa membuat sekitar 8000 karyawannya menganggur. Dan dalam selang waktu yang tidak relatif lama, 7.196 pekerja dari 10 perusahaan sudah di PHK dari pabrik-pabrik mereka di Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, dan Sumatera Selatan berdasarkan data pada akhir Desember 1997.

Ledakan pengangguranpun berlanjut di tahun 1998, di mana sekitar 1,4 juta pengangguran terbuka baru akan terjadi. Dengan perekonomian yang hanya tumbuh sekitar 3,5 sampai 4%, maka tenaga kerja yang bisa diserap sekitar 1,3 juta orang dari tambahan ngkatan kerja sekitar 2,7 juta orang. Sisanya menjadi tambahan pengangguran terbuka tadi. Total pengangguran jadinya akan melampaui 10 juta orang.

Berdasarkan pengalaman, jika kita mengacu pada data-data pada tahun 1996 maka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5 sampai 4% belumlah memadai, seharusnya pertumbuhan ekonomi yang ideal bagi negara berkembang macam Indonesia adalah di atas 6%.
(http:// http://www..indopubs.com/andreas_limongan@hotmail.com)
Jika masalah pengangguran yang demikian pelik dibiarkan berlarut-larut maka sangat besar kemungkinannya untuk mendorong suatu krisis sosial. yang terjadi tidak saja menimpa para pencari kerja yang baru lulus sekolah, melainkan juga menimpa orangtua yang kehilangan pekerjaan karena kantor dan pabriknya tutup. Indikator masalah sosial bisa dilihat dari begitu banyaknya anak-anak yang mulai turun ke jalan. Mereka menjadi pengamen, pedagang asongan maupun pelaku tindak kriminalitas. Mereka adalah generasi yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun pembinaan yang baik.

Salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran dinegara kita adalah terlampau banyak tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal sehingga ketika mereka kehilangan pekerjaan di sektor formal, mereka kelabakan dan tidak bisa berusaha untuk menciptakan pekerjaan sendiri di sektor informal.

Pengangguran intelektual ini tidak terlepas dari persoalan dunia pendidikan yang tidak mampu menghasilkan tenaga kerja berkualitas sesuai tuntutan pasar kerja sehingga seringkali tenaga kerja terdidik kita kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Fenomena inilah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita di mana para tenaga kerja yang terdidik banyak yang menganggur walaupun mereka sebenarnya menyandang gelar.

Salah satu kelemahan dari sistem pendidikan kita adalah sulitnya memberikan pendidikan yang benar-benar dapat memupuk profesionalisme seseorang dalam berkarier atau bekerja. Saat ini pendidikan kita terlalu menekankan pada segi teori dan bukannya praktek. Pendidikan seringkali disampaikan dalam bentuk yang monoton sehingga membuat para siswa menjadi bosan. Kita hanya pandai dalam teori tetapi gagal dalam praktek dan dalam profesionalisme pekerjaan tersebut. Rendahnya kualitas tenaga kerja terdidik kita juga adalah karena kita terlalu melihat pada gelar tanpa secara serius membenahi kualitas dari kemampuan di bidang yang kita tekuni.

Dari latar belakang diatas maka bisa dijadikan rumusan masalah sebagai berikut. “Bagaimanakah strategi dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran?”.
(lebih…)

18 September 2008 at 5:09 AM 32 komentar


mukadimah

yang empunya blog

isi Polling Duyu

monggo kerso YMan

coretan fresh from the oven

Arsip

anda pengunjung ke

  • 163,054 hits

logo link

traffic counter